Komisi I DPR Digugat ke MK terkait Revisi UU TNI: Itu Merupakan Hak Warga

Komisi I DPR menanggapi kasus gugatan judicial review terhadap revisi Undang-Undang TNI yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyatakan bahwa mengajukan judicial review ke MK merupakan hak warga yang dilindungi oleh konstitusi.

Dave menegaskan, “Bukan kami yang mempersilakan, akan tetapi itu adalah hak yang terdapat dalam konstitusi Indonesia.” Meskipun demikian, DPR tidak akan mengganggu hak warga yang telah dijamin konstitusi dalam hal ini.

Rincian Gugatan:

• UU yang Digugat: Revisi Undang-Undang TNI.

• Pemohon: Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R. Yuniar A. Alpandi.

• Nomor Pendaftaran di MK: 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.

• Pokok Perkara: Pengujian formil terhadap perubahan UU Tentara Nasional Indonesia.

Sikap Dave Laksono:

• Dave Laksono menyerahkan pada pihak penggugat untuk menindaklanjuti jika ada hal-hal yang dirasa belum terakomodasi dalam revisi UU TNI.

• Ia menegaskan bahwa proses pembahasan UU TNI di DPR telah melibatkan partisipasi publik, dan menjelaskan bahwa pandangan dari para penggugat perlu ditanyakan langsung kepada mereka yang mengajukan gugatan.

Gugatan tersebut diajukan dua hari setelah UU TNI disahkan, dan kini menunggu proses selanjutnya di Mahkamah Konstitusi.