Kemhan Menerangkan Bahwa Wewenang TNI di Bidang Pertahanan Siber Tidak untuk Mata-matai Sipil

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah memberikan klarifikasi mengenai tugas baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pertahanan Siber setelah pengesahan revisi Undang-Undang TNI.

Pokok-Pokok Klarifikasi:

• Tidak untuk Memata-Matai Masyarakat Sipil: Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang dari Karo Info Pertahanan (Infohan) Kemenhan RI menegaskan bahwa pertahanan siber yang dilakukan oleh TNI bukan untuk kegiatan memata-matai masyarakat sipil.

• Penambahan Tugas: Penambahan tugas pertahanan siber untuk TNI tercantum dalam Pasal 7, sementara dua pasal lainnya yang disahkan meliputi Pasal 47 tentang lembaga yang bisa diisi TNI dan Pasal 53 mengenai usia pensiun TNI.

• Tujuan Utama: Tugas TNI dalam pertahanan siber adalah untuk memaksimalkan penegakan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa.

• Pentingnya Keterlibatan TNI: Dalam berbagai negara, siber telah menjadi domain penting dalam operasi militer. TNI berperan menanggulangi ancaman siber yang bersinggungan dengan kedaulatan negara sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

• Koordinasi dan Profesionalisme: TNI akan berkoordinasi dengan berbagai instansi seperti Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepolisian Republik Indonesia. Langkah TNI tetap akan berada dalam kerangka hukum dan tidak melanggar hak masyarakat dalam mengakses informasi.

• Ancaman yang Dihadapi: Ancaman siber yang mungkin dihadapi TNI meliputi serangan terhadap sistem pertahanan dan komando militer, peretasan, sabotase digital, pencurian data strategis, serta serangan disinformasi.

Ditegaskan bahwa pelibatan TNI dalam pertahanan siber bertujuan untuk menghadapi ancaman konkret yang dapat merugikan keamanan negara, bukan untuk melanggar prinsip demokrasi ataupun kewenangan lembaga lain. Segala tindakan akan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan transparan.