Menteri P2MI: 95% Kasus Pekerja Migran Indonesia Berasal dari Proses yang Tidak Sesuai Prosedur

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan serangkaian kasus eksploitasi dan perdagangan manusia yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara tidak prosedural. Menurutnya, sebanyak 95% kasus bermasalah melibatkan PMI yang berangkat tanpa mengikuti prosedur.

Kasus yang Sering Terjadi

-**Jenis Masalah **: Eksploitasi, perdagangan orang, perlakuan tidak adil, dan human trafficking.

-**Persentase **: 90-95% kasus terjadi pada PMI yang berangkat secara tidak prosedural.

Saran Karding

Karding mendorong calon PMI untuk berangkat secara legal agar dapat dipantau oleh pemerintah. Beliau menekankan bahwa PMI yang berangkat dengan prosedur resmi, terutama jika dilengkapi dengan keterampilan (skill), cenderung lebih aman.

Penempatan di Luar Negeri

-**Target **: Maksimalkan penempatan PMI dengan skill dan melalui prosedur legal.

-**Jumlah Saat Ini **: Indonesia baru memenuhi 287 ribu dari 1,35 juta permintaan, terutama dari negara seperti Jepang, Korea, dan Eropa.

Karding berharap dengan penekanan pada peningkatan skill, lebih banyak PMI yang akan diterima untuk bekerja di luar negeri, sehingga dapat mengurangi angka PMI yang berangkat secara ilegal.